IP Dukung PP 72/2016 Untuk Penguatan & Sinergitas BUMN

unduhan (15)
Foto/ist : setkab

Klikaktifis.com – Direktur eksekutif Institute Proklamasi (IP) Arief Rachman mendukung penuh dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016.

PP 72/2016 merupakan perubahan atas PP nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Menurut Arief, penerapan PP ini tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan, walaupun sebenarnya pemerintah harus hati-hati pada kata dalam PP yang bisa disalah artikan sehingga memunculkan reaksi ditengah-tengah masyarakat, ujarnya di Jakarta, Rabu (25/01)

Kata dia, secara umum tidak ada masalah tapi kekhawatiran dari segelintir kalangan itu baik juga perlu mendapat perhatian agar tetap on the track.

PP 72/2016 dimaksudkan untuk mendukung kebijakan holding BUMN agar perusahaan milik negara menjadi kuat dan saling bersinergis bukan dalam rangka mengalihkan saham apalagi ke asing/swasta.

Yang harus menjadi perhatian dari masyarakat adalah peraturan ini sudah di sahkan oleh Presiden dan sudah berlaku, untuk itu publik perlu mengawasi PP itu, beber aktifis 98 ini.

Arief menegaskan, adanya kekhawatiran dari kalangan DPR terkait fungsi pengawasannya akan hilang dengan adanya PP 72, hal itu tidak sepenuhnya benar. DPR masih bisa memberi rekomendasi dan pengawasan.

“Penerapan PP ini perlu dikawal semua pihak demi kemajuan dan kejayaan BUMN”, tegasnya.

Selain itu, Arief juga menyinggung soal holding yang ada dalam PP tersebut layak di apresiasi.

Karena kebijakan holding itu penting untuk kita didukung supaya BUMN kita jangan terlalu banyak seperti sekarang tidak efisien, satu dan yang lain saling bersaing malah bertentangan, dimainin orang dari luar, diadu-adu.

Holding yang diniatkan pemerintah itu baik untuk efisiensi dan kita harus beri dukungan tapi pelaksanaannya jangan salah, titur Arief.

Menyikapi adanya kalangan yang akan menggugat dan menolak PP ini.

Arief menyatakan belum perlu sampai kesana dan sebaiknya semua pihak menahan diri.

“Kementerian BUMN juga harus merespon pertanyaan dan kegelisahan publik dengan memberikan informasi atau mensosialisasikan yang jelas tentang PP tersebut kepada masyarakat”, pungkasnya.

Sebelumnya muncul wacana dari Menko Maritim Luhut Pandjaitan bahwa orang asing boleh menjadi dirut BUMN.

“Pelatih timnas sepak bola Indonesia itu orang asingkan, kenapa BUMN kok pada ribut”, ujar Luhut.****

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa