Inilah Bukti Jokowi Lindungi Ahok

 

IMG-20160722-WA0044
Foto : ilustrasi/net

Setelah mencermati dengan seksama Pernyataan Presiden Jokowi soal Pelarangan Jaksa dan Polisi agar tidak mengusut Kepala Daerah terkait tindakan dan putusan nya beberapa waktu lalu di Istana.

Maka Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) memandang perlu mengeluarkan pendapat sebagai berikut:

1. Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerinthan, Jokowi tidak boleh melakukan itu. Karena Pelarangan itu adalah bentuk tindakan intervensi hukum. Pelarangan ini cerminan, Jokowi tidak paham Hukum dan pemerintahan.

2. Dapat di duga, Jokowi menggunakan instrumen kekuasaannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada seseorang. Ini tidak boleh terjadi. Ini pelanggaran, abuse of power penyalahgunaan kekuasaan.

3. Belakangan ini tidak ada Kepala Daerah setingkat Gubernur, Walikota dan Bupati yang tindakan dan kasus hukumnya tidak mendapat sorotan dan kontroversi seperti Gubernur DKI, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok.

Maka Pelarangan yang di lakukan oleh Jokowi itu dapat di baca oleh Publik adalah untuk menyelamatkan Ahok yang dahulunya adalah Mantan Wagub nya itu.

4. Tindakan Jokowi ini sesungguhnya sangat melampaui kewenangannya. Dan ini bisa berakibat impeachment.

5. Gubernur dan Kepala Daerah yang berprestasi dan berkinerja baik mesti di promosikan untuk diberi tugas dan tanggung jawab untuk urus ini negara ke depan.

Meski Jokowi terlihat gagal sebagai mantan Wali Kota dan Gubernur, tapi jangan menutup ruang bagi Gubernur dan Kepala Daerah lain untuk maju memimpin negara ke depan.

Ada Gubernur NTB, Gubernur Jabar, ada Walikota Risma, ada Walkot Bandung, Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dll.

6. Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi dalam hal ini memandang, Jokowi melakukan Pelanggaran dengan Melarang Jaksa dan Polisi jangan mengusut Tindakan Kepala Daerah yang lakukan pelanggaran adalah bentuk intervensi Hukum.

Oleh karenanya Galak merekomdendasikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, DPR segera bersidang untuk melakukan hak interpelasi bertanya kepada Presiden atas Pernyataan nya Melarang Polisi dan Jaksa Jangan Periksa Kepala Daerah tsb.

Kedua, Meminta Fatwa kepada Mahkamah Agung atas pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

Ketiga, Mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan dan meralat Larangannya itu, sebagaimana yang pernah di lakukan pada saat melarat ucapan nya setelah Peringatan 60 Tahun KAA lalu soal kritikan keras kepada lembaga-lembaga Dana Internasional, IMF, WB. Juga ucapannya soal Israel setelah Konfrensi OKI beberapa waktu lalu.

Keempat, Tindakan Jokowi itu sangat menganggu suasana bathin dan menimbulkan penilaian Publik yang semakin merendahkan harkat dan martabat seorang Presiden yang harus di junjung tinggi dan di hormati. oleh karena nya Presiden Jokowi perlu meminta maaf atas hal ini.

Surabaya, 23 Juli 2016

Koordinator GALAK, Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi

Muslim Arbi

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa