HMS ; Hadirnya SMI, Ujungnya Bakal Berhutang Lagi Ke World Bank

IMG-20160814-WA0053

Klikaktifis.com – Reshuffle kabinet belum genap berusia satu bulan sudah menuai protes dari kelompok masyarakat, kali ini datang dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) yang mengkritisi di sektor keuangan dibawah kendali kementerian Keuangan yang di pimpin Sri mulyani indrawati (SMI).

Dipicu statemen SMI  pada hari Rabu (10/8) lalu usai rapat di istana Negara, perihal beratnya kondisi ekonomi Indonesia yang tercermin dari tekanan pada penerimaan pajak.

Dalam kesempatan itu Sri mulyani mengatakan, dua tahun terakhir ini penerimaan perpajakan mengalami tekanan berat setelah melihat realisasinya, menurut mantan Direktur Bank Dunia ini, “ kalau realisasi pajak 2014 yang berada di atas 100 triliun berada di bawah target. Lalu kemudian di tahun 2015, saat harga komiditas mulai menurun penerimaan pajaknya juga turut meleset Rp 248,9 triliun rupiah dari target”. Katanya.

Menanggapi hal itu Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho mengungkapkan, berdasarkan wacana tersebut nampaknya Menkeu indikasinya bakal menghentikan semua proses pemeriksaan Pidana Pajak demi melanggengkan program “Tax Amnesty” (TA).

Soalnya, dalam program tax amnesty, penghapusan pemeriksaan pidana pajak merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan.

Menurutnya, kondisi saat ini menggambarkan ‘Quo Vadis’ Nawacita dalam penegakan hukum yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo, jika tetap bersikeras berpandangan bahwa kebijakan Tax Amnesti (TA) tetap dijalankan.

Padahal sesungguhnya itu jelas ‘sarat’ memberi ‘perlindungan hukum’ menghapuskan, mengampuni skandal-skandal pajak, periode S-B-D sewaktu di era rezim Pemerintahan SBY.

Sehingga nyaman, aman dari ancaman sebagai trio BIG FISH mafia pajak, yang diteladani oleh Gayus Tambunan (GT), pengemplang pajak yang telah dipenjara dengan kasus skandal pajak di era SMI dalam kasus PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo, ungkapnya di Jakarta, Minggu (14/8).

“Harusnya mantan eks Gubernur Bank Indonesia (BI), berinisial DN yang telah menandatangani atau  ACC, soal keberatan pajak PT SAT, yang paling bertanggung jawab dalam skandal pajak GT, yang telah menerima gratifikasi lebih dari 100 milyar,” cetusnya.

Kata dia, HMS pada posisinya saat ini akan berpegang teguh dan meneruskan jerih payah perjuangannya yang menyuarakan agar adanya solusi bijak dalam penuntasan kasus ‘Trio Big Fish’ Mafia Keuangan Negara, agar dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum, baik oleh lembaga KPK RI, Kejaksaan, maupun Kepolisian RI.

Masalahnya tambah dia, kalau mega skandal Century Gate yang notabene besarannya mencapai angka nominal sebesar 6,7 T harus juga di usut tuntas, bersama eks mantan Dirut BI dan semua tim KSSK.

“Ingat, ini Indonesia. Ini bukan hanya milik segelintir alumni salah satu Kampus/Universitas ternama yang paham aturan tata kelola keuangan negara dalam kondisi shortage saja. Apalagi kalau hanya ingin gadaikan negara yang ujungnya, apalagi ke World Bank,” tukasnya.

Dia menerangkan, sebagai Sekjen Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Keuangan Negara yang selama ini bersinergi dengan Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), dan juga merupakan sebagai member dari International Tax Payers Association (ITPA), tahu persis peranan dan perjuangan para petugas pajak, khususnya di LTO – Large Tax Offiicer.

Para pengemplang pajak besar yang harusnya mereka sudah diterbitkan SKP untuk bayar pajak ke Negara dengan aturan UU Perpajakan yang ada, Itu jadi kacau semua dengan situasi Tax Amnesti ini.

Bila akhirnya kondisi dengan segala kebijakan Menkeu SMI, shortfall keuangan negara pada tahun ini patut diduga bisa mencapai sebesar 400 triliunan lebih, maka akan semakin sulit tercapai target penerimaan pajak tahun 2016, tandasnya.

Dia menjelaskan, dengan target Tax Amnesti sebesar 165 triliun rupiah, artinya Pemerintah mesti harus memasukkan dana repatriasi sebesar 8.250 triliun dengan tarif tebusan yang 2%.

Bahkan sempat tersiar kabar kalau Presiden Jokowi sudah kantongi beberapa nama-nama pengusaha yang selama ini menyembunyikan dananya di luar negeri untuk jujur dan mengikuti program TA yang patut diduga jumlahnya mencapai 11.000 triliun.

Yang menjadi pertanyaan kedepannya, nantinya uang tersebut mau ditaruh dimana? BEJ yang segitu besarnya saja hanya mampu menampung 400 triliun. Sedangkan bank-bank hanya mau 75 triliun.

Seperti sediakalanya bank seperti BNI 46 dan yang lainnya hanya menampung dana repatriasi 75 triliun hingga 100 triliunan saja,ungkapnya.

Nah, anggaplah bisa mencapai sebesar 1.000 triliun. Lalu sisanya kan pasti ditaruh di Surat Berharga Negara (SBN). Lah, ini negara atau rakyat pasti bungain lagi 8,5%. Kalau sudah dibayar 2 %-nya dari Tax Amnesty (TA) berarti harus kasih bunga 6,5%?.

Lalu kemudian, yang membayar bunganya akan menggunakan uang siapa? Apakah hendak jual negara lagi? atau berhutang lagi?.

“Hadirnya SMI, paling ujungnya bakal berhutang lagi ke Bank Dunia, luar biasa rakyat dibodohi, negara bertahun tahun dijual. Sekarang mereka patut diduga mau bagi-bagi deviden”, tutupnya.****

 

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa