Galak : Segera ‘Impeach’ Rezim Anti Demokrasi & Pelanggar Hukum Ini

images-3
Foto : ist/net

Klikaktifis.com – Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (Galak) memandang, rezim Jokowi mengabaikan suara rakyat dan tidak menghormati hukum dan pengadilan.

“Menko Maratim dan Sumber Daya Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dengan terang dan jelas bahwa atas perintah Presiden akan meneruskan Reklamasi yang di tolak oleh rakyat dan di nyata kan melanggar hukum di PTUN Jakarta”.

Demikian ujar Koordinator Galak, Muslim Arbi dalam keterangannya beberapa saat lalu dari Surabaya, Jumat (16/9)

Maka dengan ini kata Muslim, kami nyatakan sebagai hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Rezim Jokowi adalah rezim anti demokrasi, tidak taat hukum dan tidak menghormati pengadilan (PTUN)

Kedua, Jokowi membiarkan Menko Maratim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan meneruskan reklamasi, maka membenarkan sinyalemen Ahok, yang juga sering disebut sebagai Gubernur Podomoro, bahwa Jokowi di dukung pengembang di saat Pilpres.

Sehingga sebagai imbalannya maka keinginan pengembang harus di turuti oleh Jokowi.

Ketiga, pemecatan Rizal Ramai dari jabatan Menko Maratim dan Sumber Daya adalah karena telah menghentikan proyek reklamasi yang sudah di tolak rakyat dan langgar hukum dan aturan itu, dan menggantinya dengan Luhut Binsar Panjaitan, lalu segera meneruskan reklamasi.

Keempat sambung muslim, penolakan oleh mahasiswa UI dan nelayan Muara Angke di kantor Menko Maratim dan Sumber Daya kemarin itu adalah bentuk konsisten atas dukungan terhadap penolakan reklamasi dan penghormatan kepada putusan PTUN Jakarta atas reklamasi.

“Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi juga mendukung Aksi tersebut”, tegasnya.

Kelima beber Muslim, tidak ada opsi lain selain rakyat dan mahasiswa turun ke DPR untuk menyata kan menolak reklamasi dan menyatakan pendapat untuk tidak mempercayai dan mengimpeach rezim anti demokrasi dan pelanggar hukum ini. Demikian Muslim Arbi. ****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa