Forbiddes PTT Pusat Akan Mogok Nasional Jika Tak Jadi PNS

img-20160920-wa0031Klikaktifis.com – Bidan Desa dari Forum Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (Forbiddes PTT) Pusat kembali turun ke jalan menggelar Aksi Nasional. Aksi pada senin pagi ini (20/09/2016) terkonsentrasi di depan Istana Negara.

Dalam rencananya mereka akan menggelar aksi tiga hari berturut-turut sampai tuntutan mereka di penuhi.

“Kami akan melakukan mogok nasional bila tuntutan kami untuk di angkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tidak di penuhi presiden Jokowi, tegasnya.

Forbiddes PTT mengecam para politisi dan birokrat busuk yang dituding menghalangi kebijakan pemerintah dalam pengangkatan CPNS Bidan Desa PTT.

“Tepat satu tahun yang lalu, penandatanganan Hitam Di Atas Putih MenPAN-RB pada 28 September 2015 tentang terobosan kebijakan pemerintah terhadap pengangkatan CPNS Bidan Desa PTT (Pusat) tanpa syarat yang dipelopori 16.476 Bidan Desa dalam Aksi Nasional 10 ribu Bidan Desa di Istana Negara,” ujar Lilik Dian Ekasari, Ketua Umum PP Forbides PTT Pusat

Dia menegaskan, seluruh tahapan CPNSD Bidan Desa PTT sudah dilalui semenjak 26 Juli 2016. Rencana pengumuman CPNSD tertunda sejak 12 Agustus, 26 Agustus, dan 9 September 2016. Sampai dengan saat ini Forbides PTT Indonesia – Konfederasi KASBI menilai Presiden Jokowi mengalami gangguan terhadap rencana pemerintah untuk Pengangkatan CPNSD Bidan Desa PTT (Pusat).

Pengumuman tanggal 9 September mengalami gangguan fatal, Forbides menduga adanya larangan pengangkatan CPNSD oleh sejumlah politikus busuk di DPR RI dan birokrat busuk yang hakikatnya adalah melanggengkan Sistem Korupsi di Indonesia.

Forbides kata Lilik menuntut Presiden Jokowi agar dapat menuntaskan penyelesaian terbaik terhadap nasib para Bidan Desa PTT, adapun tuntutan kami adalah,

Pertama, memanggil MenPAN-RB serta Menkes RI untuk melakukan pengumuman terbuka CPNSD 42.245 orang Bidan Desa PTT (Pusat).

Kedua, memastikan agar KPK dapat memantau seluruh proses pengangkatan CPNSD Bidan Desa sampai SK NIP PNS.

Ketiga, agar mulai 1 Januari 2017 Bidan Desa sudah menjalankan prioritas program kesehatan nasional sebagai PNS dan menjadi solusi strategis pembenahan pelayanan dasar kesehatan rakyat di desa-desa. Demikian Lilik.****

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa