Dukungan Terhadap Surat Terbuka Dr. Maman A Majid Binfas, M.P.d Untuk Presiden Jokowi

Mukhlis 20170803_192648Salam Kedamaian dan kesejahteran.

Kami segenap pemuda Donggo Lintas Nusantara, sehubungan dengan esensi dan pelaksanaan Surat Terbuka Bapak Dr. Maman A Majid Binfas, M.Pd, sebagaimana terlampir dimaksukan tersebut.

Maka, atas kesadaran Intelektual, dengan ini kami memberikan dukungan penuh mengenai hal itu. Oleh karena itu, segenap elemen yang bergabung dalam Donggo Lintas Nusantara (DLS) menagih janji Pemerintah akan realisasi dari bukti keakuratan sebagai tanggung jawab moral pemimpin terutama kepada pemerintah tingkat II kabupaten Bima.

Berdasarkan bukti rilis pada media, baik media cetak maupun online. Setiap janji pimpinan public yang telah dipublikkan mesti memiliki batas waktu sehingga terwujudnya sebuah janji yang ditargetkan, sejak dimunculkan tersebut.

Mengingat batas waktu mesti ada untuk direalisasikan sehingga dengan demikian, maka rakyat dipimpinnya tidak merasa dibohongi dan pemerintahpun tidak ada beban moral dalam melaksanakan program yang telah dijanjikan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan moral demikian, maka reaslisasi target waktu pembuktiannya oleh Donggo Lintas Nusantara member jangka waktu selama dua bulan, terhitung mulai terlaksananya Surat Terbuka pada tanggal 23 Juli 2017 dan reaksi tanggapan dari Bupati dan wakil bupati Bima yang dimunculkan melalui media tanggal 24 Juli 2017, sebagaimana terlampir.

Berdasarkan, argumentasi Dr. Maman A. Majid Binfas (2017), di dalam suratnya, yakni sebagai berikut; mengingat, dikarenakan air merupakan material yang vital bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi, sebagaimana dinyatakan oleh Enger dan Smith (2016):

“Semua organisme yang hidup tersusun atas sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metaboliknya mengambil tempat di larutan air “. Sebagai tambahan, fakta menunjukkan bahwa 70% permukaan bumi tertutup oleh air.

Dengan demikian, tanpa air, seluruh gerak kehidupan di bumi akan berhenti. Setiap orang membutuhkan air. Dua pertiga tubuh manusia terdiri atas air.

Setiap hari setiap orang membutuhkan sedikitnya 50 liter air untuk minum, masak, mencuci, untuk sanitasi dan untuk bertumbuhnya tanaman pangan.
Oleh karena itu, disiplin hukum hak asasi manusia juga mengadopsi hak setiap orang atas air sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Lembaga Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dalam kertas kerjanya yang dirilis pada bulan Maret 2004 secara jelas menyebutkan adanya suatu kesejajaran antara Hak atas Tanah dan Hak atas Air.

Disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi para pemegang hak atas air sebagaimana negara telah melindungi pemegang hak atas tanah. Termasuk di dalam hak atas air yang harus dilindungi adalah kekuasaan untuk

(1) Mengalihkan sejumlah air dari sebuah sumber alamiah

(2) Mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber air ke dalam suatu tempat seperti bendungan atau struktur hidrolik lainnya dan

(3) menggunakan air di sumber alaminya.
Maka kegiatan untuk menguasai sumber air dan memanfaatkannya demi kepentingan pribadi menjadi sah atas nama hukum.

Hak Air (Water rights) berdasarkan Undang-Undang Sumberdaya Air yang baru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Secara konvensi utama hak asasi manusia yang menyebutkan adanya hak atas air sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 14 menegaskan perlunya perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap penyediaan air.

Sesungguhnya, bahwa hak atas air sebagai hak azasi manusia dimuat dalam berbagai standar dan norma internasional tentang hak azasi manusia, seperti, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Pasal 11 dan 12, termasuk General Comment No. 15 (2002) yang diadopsi The United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (BUKTIP-48).

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan bukti awal yang pernah di tanggapi oleh Wakil Bupati Bima H. Dahlan H.M. Nur, “Percaya saja, kami serius. Pemerintah Daerah (Kabupaten) Bima sangat sungguh-sungguh bekerja menangani dan mengatasi persoalan air bersih di sana (Desa Doridungga dan sekitarnya” pada Lakeynews.com di Dompu, Kamis (27/7/2017) sore.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri merespon kondisi ini.
‘Kondisi darurat air bersih yang dialami warga tentu harus segera ditanggapi. Dan dalam kegiatan ini akan dimasukkan pada kegiatan tanggap darurat yang anggarannya diambil dari bana bantuan sosial,” ungkap Bupati yang biasa disapa Umi Dinda, di Kantor Bupati Bima, Senin, 31 Juli 2017 pagi tadi.

“Dan hal ini pun tadi sudah saya rapatkan beberapa kepada dinas dan OPD tehnis agar segera merespon kondisi ini,” pada media on line Metromini.com

Semoga kami dari Donggo Lintas Nusantara [DLN] yang juga merupakan gerakan yang sadar akan satelit keintelektualan modern dapat memberikan dukungan maksimal atas Surat Terbuka Terbuka Dr. Maman A Majid Binfas, M.Pd, yang ditujukan kepada Bapak Ir. H Joko Widodo Presiden Republik Indonesia.

SALAM DONGGO LINTAS NUSANTARA [DLN]

ttd
Muhlis Jami Wamibin Colo
Advokat di LBH PP-GPII

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa