Dubes Ito Sumardi : Kasus ‘Rohingya’ Bukan Kasus Agama

images (15)Foto : ist/net

Klikaktifis.com – Situasi di Rakhine Utara Myanmar yang sebagian besar dihuni masyarakat etnis rohingnya (etnis berasal dari Bangladesh) memanas pasca penyerangan terhadap 30 pos polisi dan 1 markas tentara secara serentak dengan membunuh beberapa polisi dan tentara dan membakar beberapa mobil polisi.

Kemudian juga menyerang pemukiman penduduk yang mengakibatkan jatuhnya korban masyarakat tidak berdosa. Aparat keamanan myanmar kemudian melakukan operasi pemulihan keamanan dan mendapatkan perlawanan yang kuat dari Arakan Rohingnya Salvation Army bersama beberapa masyarakat Myanmar.

“Sehingga terjadi pengungsian besar-besaran etnis rohingnya yang sudah sangat lama mendiami wilayah Rakhine Utara secara ilegal (menurut versi pemerintah) maupun penduduk warga negara Myanmar diarea tersebut”, demikian disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Komjend Pol (Purn) Ito Sumardi dalam keterangannya yang dipancar luaskan yang di terima redaksi, Selasa (05/09/2017)

Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, permasalahan Rohingnya adalah sebagian dari permasalahan domestik yang ada di Myanmar karena masih ada konflik-konflik etnis lainnya yang menggunakan senjata dan kekerasan dari sesama agama Myanmar (Budha), di Rakhine juga konflik etnis tidak hanya Rohingnya tapi dengan sesama agama Budha yang ada di kelompok Arakan Independen Army dan berbatasan dengan negara China.

Sebenarnya kejadian yang terjadi saat ini adalah merupakan reaksi dari pemerintah Myanmar yang ingin memulihkan keamanan di wilayah Rakhine. Ekses dari pertempuran antara aparat keamanan pemerintah Myanmar dan gerombolan bersenjata ARSA pasti memiliki konsekuensi jatuhnya korban masyarakat dikedua belah pihak.

Myanmar juga saat ini sedang menjalani proses transisi yang membuat dinamika politik dan tensi politik dalam negeri menjadi tinggi. Perhatian pemerinah Myanmar untuk penanganan konflik di Rakhine yang juga terdapat etnis rohingnya sudah menjadi prioritas utama namun karena keterbatasan sumberdaya membuat upaya tersebut terkendala atau tidak dapat berjalan secara optimal, sebut Ito.

Lanjut Ito, disinilah peran Indonesia selama ini, kita membantu Myanmar sebagai sesama negara Asean secara inklusif (tidak mendasarkan pada etnis dan agama tertentu) semata mata dari aspek kemanusiaan tanpa turut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar karena Myanmar adalah negara yang berdaulat.

Sayangnya sikap dan opini yang terbentuk akibat pemberitaan-pemberitaan media yang datanya sebagian adalah tidak benar membentuk opini yang berlebihan dan emosional dari sebagian masyarakat Indonesia sehingga akan dapat mempengaruhi hubungan baik yang selama ini telah terjalin dan kepercayaan pemerintah Myanmar terhadap Indonesia.

Bantuan kemanusiaan dibidang pendidikan, kesehatan, pangan, obat-obatan dan sosial yang melibatkan aliansi lembaga kemanusiaan Indonesia sudah lama dilakukan pemerintah Indonesia dengan tidak menggunakan ‘megaphone’ diplomacy.

“Sehingga ada kesan dikalangan masyarakat Pemerintah tidak berbuat apa-apa, suatu anggapan yang sangat keliru”, sebut Ito.

Ito menegaskan, sebaiknya kita tidak perlu terlalu emosi karena tentunya kita perlu mencermati fakta-fakta obyektif yang ada dan memahami bahwa pemerintah Myanmar saat ini dalam posisi yang sulit untuk melalui proses transisi sebagai suatu negara demokrasi yang baru.

“Masalah yang dihadapi pemerintah Myanmar sangat komplek sehingga kita harus menilai secara komprehensif dan cermat situasi yang berkembang di Rakhine”, pungkas Komjend Ito yang menjabat debes sejak zaman SBY ini.

Sementara di kesempatan yang berbeda, Andi Syafruddin Prawiranegara juru bicara Koalisi Pemuda & Masyarakat Pro NKRI (KPMP NKRI) saat di hubungi redaksi menanggapi konflik Rohingya mengatakan, yang di sampaikan Komjend Ito (Dubes RI) bahwa konflik Rohingya adalah konflik sosial bersifat laten dan sudah sangat lama terjadi bila menelaah dan mencermati sejarah konfliknya adalah benar adanya bahwa bukan konflik agama.

“Ini semua lebih pada konflik sosial dan perebutan sumber daya ekonomi di Rakhine utara yang kaya antara sesama penduduk lintas etnis disana sehingga masyarakat Indonesia jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu agama yang sengaja di hembuskan untuk membuat situasi dalam negeri menjadi gaduh dan kacau”, beber Andi.

Andi menambahkan, mari kita dukung dan percayakan pada pemerintah yang sudah pro aktif ikut menyelesaikan kasus ini, ayo kita bantu ringankan beban korban konflik Rohingya tanpa ribut dan gaduh.

“Kami dalam waktu dekat, insya Allah Rabu lusa akan menggelar jumpa pers soal ini untuk sedikit membantu menjelaskan ke masyarakat bahwa konflik Rohingya benar bukan konflik agama tapi lebih pada konflik sosial dan kemanusiaan. Jangan sampai kita terprovokasi import konflik Myanmar ke dalam negeri”, pungkas Andi.

Seperti di ketahui Rabu Lusa (06/09) akan ada demo besar yang di gagas Front Pembela Islam (FPI) di Kedubes Myanmar.

Kemudian Jumat (08/09) beredar kabar sejumlah ormas dan masyarakat akan menggelar aksi di Candi Prambanan Klaten Jawa Tengah.****

 

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa