DR Rahman : Presiden Minta Ulama Dukung Kebijakan Susi Soal Cantrang

unnamed
Foto : setkab

Klikaktifis.com – DR. Rahman Sabon Nama Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia) mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agat ulama dan pimpinan pondok pesantren mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.

Menurut Sabon Nama hal itu disampaikan presiden ketika presiden Joko Widodo menerima ulama dan pimpinan pondok pesantren se Indonesia di Istana Negara tgl 4 April 2017 yang lalu.

Sebagai cendikiawan Islam, Rahman ikut mendampingi 51 tokoh ulama dan pengasuh Ponpes bersama Menko Polhukam Jendral TNI purn.H.Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Menurut presiden sebelum pemerintahannya ikan kita tiap hari dicuri oleh 7000 kapal illegal feshing dengan menggunakan berbagai alat tangkap termasuk 10.000 Jaring Trawl/Cantrang yang sekarang dilarang penggunaanya oleh pemerintah.

Untuk itu presiden meminta agar ulama dan pimpinan pondok pesantren turut ikut nendoakan dan memberikan dukungan pada Menteri Perikanan dan Kelautan kita Susi Pujiastuti.

Cantrang adalah jaring penangkap ikan yang bisa mengeruk semua ikan,besar,kecil,ikan hias dan biota laut lainnya habis dikeruk oleh alat tangkap Cantrang ini,termasuk merusak karang tempat ikan bertelur dan beranak pinak ikan tidak bisa dewasa dan tidak sempat bertelur sudah dijaring oleh Centrang

Terkait dengan hal itu Rahman Sabon Nama meminta agar Menteri KKP Susi konsisten dengan pendirian untuk tidak terpancing dengan berbagai protes atas Penghapusan Jaring Trawl /Cantrang.

Karena menurut Rahman, ini adalah kebijakan yang benar, akan tetapi seharusnya sebelum ada larangan sebaiknya pemerintah terlebih dahulu menyiapkan jaring pengganti Cantrang sehingga begitu ada larangan, para nelayan tetap bisa melaut dan menangkap ikan.

“Saya barusan saja mengunjungi beberapa daerah pesisir dan berdialog dengan para nelayan di Yogjakarta,Tegal dan Nusa Tenggara Timur ternyata mereka tidak keberatan dengan kebijakan Menteri KKP itu”, sebut Rahman.

Menurut mereka bahwa pada tahap awal memang kurang berpengaruh besar ,akan tetapi setelah ada pelarangan dengan menggunakan Jaring Trawl / Cantrang kini perkembang biakan ikan dan ikan hias serta rumput laut dan tripang di NTT termasuk terumbu karang dan hasil laut non ikanpun cukup bagus.

Hasil pantuan APT2PHI bahwa sejak hampir dua tahun pelarangan Cantrang populasi ikan di laut Jawa terjadi 100 kali peningkatan, sebelum pelarangan laut Jawa menjadi laut yang terusak lingkungannya dan hasil ikannyapun menjadi sedikit sekali dan yang menjadi korban tentu nelayan kecil yang ada di Pangandaran, Tegal, Pekalongan, Yogjakarta dan Banyuwangi semakin termarjinalkan tetap saja hidupnya miskin.

“Setahu saya para nelayan di daerah itu sekarang ini malahan sudah ada secara swadaya mulai memesan jaring Non Trowl/Cantrang,untuk itu saya berharap agar pemerintah /Menteri KKP bisa segera membantu para nelayan menyiapkan jaring non Cantrang untuk para nelayan baik melalui Koperasi nelayan maupun kelompok nelayan non koperasi”, ungkap Rahman.

Terkait dengan Kebijakan menunda penghapusan Cantrang memang bagus, tetapi saya kurang sependapat kalau membuat kebijakan jangan ragu ragu, harus konsisten karena akan merugikan banyak pihak pemerintah, nelayan, pengusaha ikan dan industri perikanan.

Terkait kebijakan larangan export kepiting bertelur harus benar benar dikontrol pengawasannya, jangan sampai merugikan para nelayan dan peternak, agar tidak terjadi pelarangan tidak hanya pada kepiting bertelur tetapi yang tidak bertelurpun dilarang dieksport.

Ini yang harusnya menjadi perhatian Kementrian KKP Banyak keluhan dari Tarakan Kalimantan Utara yang disampaikan pada APT2PHI terkait masalah kepiting telur dan non telur yang dilarang export ini keterlaluan karena over Control kata Rahman Sabon menutup pembicaraannya dari Yogjakarta, Senin (29/05).****

.

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa