DR Rahman : Kepmenkeu Terkait Pembiayaan LRT Bisa Jerumuskan Presiden Jokowi

unnamed (2)Klikaktifis.com – DR. Rahman Sabon Nama pengamat sosial politik nasional mengingatkan pada Presiden Joko Widodo agar berhati hati terkait dengan Keputusan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (Permen) No. 598/KMK.8/2017 Tentang penetapan cara pembayaran atas pembangunan prasarana KA Ringan/Light Rail Transit terintegrasi diwilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi ( Jabodebeka ) yang dibangun oleh PT.Adhi Karya.

Menurut Rahman, Permen Menteri Keuangan mengenai pembangunan prasarana LRT sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menkeu itu menurutnya tidak lazim dan bisa menjerumuskan Presiden Jokowi kemasalah hukum dikemudian hari untuk itu kami sarankan agar permen itu segera dicabut.

Apakah memang Sri Mulyani yang tidak paham atau dilatar belatarbelakangi dengan motif kepentingannya siapa karena tidak boleh seorang Menteri Keuangan selaku pembantu presiden bertindak mengatur dan menyuruh atasannya yaitu Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpres sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan yang barusan diterbitkan pada 1 Agustus 2017 karena hal demikian tidak lazim, ungkap Rahman.

Rahman mengatakan, hal yang benar adalah seharusnya sudah ada Perpres terlebih dahulu baru Keputusan Menteri itu diterbitkan dengan memasukkan Perpres tersebut sebagai dasar dalam Menimbang atau Mengingat jadi bukan terbalik apalagi diperparah dengan Judul yang tidak patut dari Keputusan Kemenkeu ini tidak mengatur tentang Cara Pembayaran apa apa.

Melainkan memerintahkan Presiden yang Notabene adalah atasannya Menteri Keuangan untuk membuat aturan teknis tentang CARA PEMBAYARAN tersebut sehingga seolah olah presiden itu adalah bawahannya Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

“Keputusan Menteri Keuangan ini menjadi kurang berarti karena tidak atau belum dapat dioperasikan. Kemungkinan Permen Kememkeu ini pada hakekatnya hanya bertujuan untuk menggeser tugas dan tanggung jawab tentang hal ini kepada Presiden Joko Widodo”, sebut Rahman.

Dari pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang dipancarkan melalui Radio Elsinta kemarin siang 4 Agustus 2017 terkait pembiayaan LRT ini Rahman menduga, ada rangkaian keterlibatan Menko Luhut dan Menteri BUMN Rini Soemarno atas terbitnya Keputusan Menteri Keuangan yang bisa menjerumuskan presiden Joko Widodo ini.

Pejabat pembantu presiden harusnya dahulukan kepentingan bangsa dan negara jangan sampai negara dirugikan dan rakyat jadi korban dikejar pembayaran pajak untuk membayar utang dari proyek ini.

Tidak hanya itu, keluhan dari pimpinan PT. Kereta Api Indonesia terkait pembebanan biaya atas proyek ini karena mereka juga tidak terlibat secara teknis dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan ini dan ditugaskan seperti layaknya sebagai kasir.

Disamping itu ada ketidakberesan dari kebijakan kontroversial menteri keuangan ini dengan keterlibatan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo sebagai staf ahli ikut mempengaruhi kebijakan dalam penertiban Permen ini yang nuansanya bisa menjerumuskan presiden Joko Widodo.

Rahman menyarankan agar Presiden Joko Widodo Perintahkan Menteri Keuangan segera mencabut Permen Menkeu No.598/KMK.8/2017
tanggal 1 Agustus 2017 dan berhentikan Hadi Purnomo dari segala macam jabatan di Kementrian Keuangan.

Sebaiknya isue resuhuffle kabinet jilid tiga dan terakhir ini perlu segera dilakukan presiden untuk membersihkan kabinet pembantu presiden yang bermain dua kaki yang merongrong kewibawaan pemerintahan Jokowi-Jk sehingga berpotensi dapat menjatuhkan presiden Joko Widodo dari tampuk kekuasaan tutur Rahman Sabon Nama pagi tadi dari Ciputat Kota Tangerang Selatan, Sabtu (05/08).

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa