DR Rahman : Kenapa Perlu Bom Kampung Melayu Agar Revisi UU Teroris Di Syahkan

IMG-20170601-WA0001Klikaktifis.com – DR. Rahman Sabon Nama pengamat politik dan sosial senior mengatakan bahwa kenapa perlu ada bom Kampung Melayu sehingga Kepala kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian dan Menkumham Yasona Laoli mendesak agar revisi UU Teroris ini segera disahkan.

Oleh karena itu Rahman mempertanyakan kaitan bom Kampung Melayu dan desakan untuk mempercepat pengesahan revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini.

Kata Rahman,Tito bilang UU Teroris ini sangat diperlukan agar Polri lebih powerfull dengan adanya tindakan hukum terhadap proses persiapan seorang teroris sebelum melancarkan aksinya disamping itu Kapolri Titopun keberatan apabila TNI dilibatkan dengan memberi dukungan pada Polri terkait penanganan teroris.

Rahman mengingatkan agar Revisi UU Terorisme perlu dicermati dengan hati-hati tidak boleh ceroboh dan jangan sampai menimbulkan masalah baru dengan mengorbankan masyarakat yang tidak berdosa ,karena ada pasal-pasal dalam RUU ini berbahaya kata Rahman saat dihubungi lewat selulernya ketika berada di Surabaya, Rabu (31/05).

Sabon Nama mengkritisi beberapa pasal yang diusulkan untuk direvisi dalam UU Terorisme yang baru yaitu pasal 43. Menurut saya polisi seharusnya membatasi diri dalam tindak pidana umum yang menyangkut ketertiban dan keamanan masyarakat karena permasalahan hukum yang selama ini belum dapat ditangani secara baik oleh polisi citra polisipun sedang terpuruk.

Tindakan teroris merupakan ancaman bagi keselamatan negara dan NKRI, maka sebenarnya ini adalah ranah TNI dan dibantu oleh Polri.

Presiden Joko Widodo perlu mencermati dan mempertimbangankan agar perlunya pelibatan TNI, karena selama ini TNI belum berperan maksimal padahal sesuai UU No.34/2004 tugas pokok TNI selain berperang juga adalah terlibat dalam pemberantasan teroris.

Untuk melakukan pembinaan, pencegahan dan penindakan terorisme peran intelijen BIN diperlukan kordinasi integrasi terpadu secara nasional yang saat ini dianggap mandul.

Dengan merevisi UU Terorisme ini jangan terkesan hanya untuk memperluas kewenangan Polri bila mengacu pada UU No.15 tentang tindak pidana teroris.

Yang terpentiing Densus 88 Polri dapat bekerjasama dengan pasukan khusus anti teror TNI yaitu Den 81 Kopasus,Jalamangkara Marinir dan Den Bravo TNI AU.

“Kalau ini bisa berjalan efektif saya yakin akan sangat hebat ,dunia akan kagum dan teroris akan berfikir seribu kali”, ujar Rahman.

Rahman menambahkan, apalagi saat ini persenjataan modern pasukan anti teroris TNI sudah ada tinggal dipadukan dengan peralatan Densus 88 sehingga tidak perlu belanja negara untuk peralatan anti teroris yang baru.

Disamping itu perlu dicermati pasal 13 A jangan sampe pemuka agama menyebarkan ajaran agama dalam Alquran dapat dianggap mendorong tindakan kekerasan oleh kelompok lain,dan apakah dihukum sebagai teroris, padahal 80% bangsa Indonesia adalah umat Islam.

Juga pasal 12B ini menyangkut nasib komunitas petani dan pedagang pangan terkait dengan bahan berbaya berupa perdagangan pupuk urea, belerang, tawas dan arang batok potensial sebagai bahan peledak.

Petani yang menyimpan bahan ini jangan sampai dengan adanya revisi UU anti teroris ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengkriminilisasi petani atau bisa untuk membungkam lawan politik yang dianggap teroris kapan saja dan bisa dibunuh hanya karena menyimpan pupuk urea dan paku. Demikian Rahman.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa