Demokrasi & Perkara “Kemanusian”

IMG-20160622-WA0108Oleh : Saifuddin Al Mughniy

OGIE Institute Research andPolitical Development

Sekjen Forum Rakyat Indonesia

***

Demokrasi adalah perkara segajat ummat manusia (Francis Fukuyama), dalam “The end of History”

Membincang demokrasi tentu bukan sesuatu yang tabu dalam frame politik nasional mengingat demokrasi sudah menjadi bagian yang ter-integrasi dalam kehidupan kebangsaan. Sekalipun memang kenyataan yang ada terjadi pertentangan terhadap nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

Perjalanan demokrasi yang sejalan dengan deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang secara gamblAng mengisyaratkan bagaimana kehidupan manusia di seluruh Negara bangsa di dunia agar menjadikan nilai-nilai humanistic sebagai maindset didalam rangka membangun peradaban demokrasi. Memnag demokrasi dalam perjalanannya mengalami pasang surut baik itu dalam perspektif maupun dalam alam kenyataan, tetapi yang paling penting bahwa demokrasi adalah harus menjadi masalah sejagat ummat manusia (Francis Fukuyama ; The end of history).

Ini berarti bahwa demokrasi dibelahan dunia sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perikehidupan kebangsaannya. Indonesia sebagai Negara dunia ketiga tentu demokrasi bukanlah sesuatu yang asing, sebab Republikini dibangun dari altar peradaban ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai ke-adaban.

Sebab secara harfiah demokrasi dibangun dari sebuah kultur dan peradaban yang baik. Konsepsi humanisasi lahir dari rahim demokrasi sehingga benarlah bahwa demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat.

Indonesia dalam pembangunan demokrasi telah berlangsung kurang lebih 65 tahun, sebuah usia yang cukup matang dalam proses pendewasaan demokrasi. Pada fase pertama, dimana demokrasi terpimpin yang tidak berlangsung lama sehingga UUD 1945 mengalami distorsi karena situasinegara yang tidak kondusif sehingga diberlakukan UUDS tahun 1950-1959 (dekrit presiden 5 Juli1959). Hal ini menandakan bahwa demokrasi telah mengalami metamorphosis seiring dengan kondisi negara.

Pada fase kedua, dimana demokrasi Pancasila sebagai alternatif kedua pada prinsipnya mengalami pembonsaian yang despotik, yang berakibat pada kelambanan perjalanan politik, sistem ekonomi, sosial budaya, hukum, yang berujung pada stagnasi. Kehidupan politik kian mengalami pergeseran seiring dengan pergantian sistem, otoririterianisme elit yang membuncah jagat politik terkesan sangat monopolistkc, sehingga keran-keran demokrasi itu demikian tersumbat. Bangunan sistem komunikasi politik satu arah yang berakibat pada ter-alienasinya kekuatan civil society dalamkerangka dasar demokrasi.

Fase ketiga, pasca reformasi 1998 Indonesia telah memasuki fase dimana transisi demokrasi sebagai bagian yang penting didalam menilik proses pembangunan politik bergerak secara cepat. Transisi demokrasi telah memberikan efek yang serius terhadap khidupan demokrasi, sekalipun menurut referensi yang ada tidak ada oposisi yang mampu bertahan di tengah transisi demokrasi. Bias kepentingan politik begitu beragam sejalan dengan terbuka lebarnya frame demokrasi.

Namun persoalannnya adalah, bahwa kematangan berdemokrasi juga tidak berbanding lurus dengan pendewasaan politik masyarakat. Kekerasan baik secara vertikal maupun horizontal tak lebih dari pada efek bola salju yang menerpa wajah republik. Betapa hal tersebut diyakini bahwa demokrasi tentu selalu melahirkan efek negative maupun positif, namun urgensi problematikanya adalah bahwa demokrasi terkadang mengalami plesiran.

Hal ini dapat dilihat bagaimana perjalanan demokrasi mengalami kebuntuan yang diakibatkan oleh kekuatan elitism. Fenomena ini Nampak sulit terbantahkan mengingat arus deras globalisasi politik menggiring isu-isu kontemporer dimana bangsa-negara tidak bisa menghindarinya. Kekuatan politik haruslah dipahami sebagai sebuah gerbong dalam mendorong kelahiran demokrasi yang berbasis nurani. Kesemuanya itu sangat berpengaruh pada kehidupan perilaku dan budaya politik.

Prilaku dan budaya politik dalam faktanya memang seringkali bertentangan, sebab perilaku politik tidak pernah menghadirkan kekuatan nurani didalam mengaksentuasikan kepentingan politik. Studi analisis politik sudah dengan jelas mempertontonkan wajah buram parlemen dengan berbagai macam tingkahnya. Kasus video porno, studi banding, dan belum lagi kasus yang lain semakain nada miris pada kehidupan berdemokrasi yang baik.

Pemilu yang secara terbuka dilakukan sejak reformasi kini pun belum membuahkan hasil yang maksimal, dosa sejarah, warisan kekuasaan yang kurang baik masih menjadi dominan dalam kehidupan kebangsaan kita. Pemilihan umum yang menghadirkan keinginan rakyat secara keseluruahn adalah konsep egaliter didalam mewujudkan proses demokrasi yang bermartabat adalah salah satu keinginan suci untuk membangun kerangka demokrasi yang baik. Perwujudan good governance dan clean governance adalah titik sentrum untuk menciptakan tata kelolah pemerintahahn yang baik.

Hal ini senada dengan tuntutan perubahan yang sistemik dalam kehidupan bangsa dan Negara, dimana agenda perubahan itu adalah perbaikan infra struktur pemerintahan yang demokratis yang dapat bertindak sebagai leadership termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Situasi ini dapat dicermati mengingat pasca reformasi banyak agenda-agenda yang tak terselesaikan hingga saat ini. Namun yang pasti bahwa reformasi telah mendorong lahirnya pemerintahan yang baru dan sistem demokrasi yang konfrehensip. Eksabilitas demokrasi mengalami penurunan mengingat derasnya jalan terjal kekuasaan yang deterministik.

Dominasi kekuasaan membuat demokrasi mengalami pengkerdilan sekalipun memang harus diyakini bahwa demokrasi bukanlah tujuan satu-satunya. Maka kehadiran partai politik hendaknya dipahami sebagai suatu instrumentalis untuk menguatkan sistem politik yang ada. Hanura sebagai partai politik yang berdiri sejak tahun 2008 lahir bukan karena sentimental belaka, namun kelahirannya disebabkan karena tanggungjawab sekaligus panggilan moral untuk kemudian bersama-sama menghadirkan tata pemerintahan yang baik, ideal dan berwibawa dalam bingkai demokrasi yang berbasis Nurani.

Mengawali  bagaimana memunculkan pandangan tentang demokrasi maka saya mencoba menyuguhkan sebuah mencoba mengangkat ungkapan jenaka dari Mark Twain, setiap orang tahu politik tetapi tak seorangpun memahaminya. Ungkapan tersebut diatas sebetulnya ingin menjelaskan betapa rumitnya apa yang ingin diketahui dari kajian yang bernama politik.

Sebab membincangkan persoalan politik  tidak cukup dengan hanya memakai pendekatan akademik dan teoritik. Namun disatu sisi membahas tentang politik akan menjadi hambar tanpa harus mengenal realitas lingkungannya dimana rotasi politik itu berada.

Hal tersebut tentu dimulai dari perjalanan panjang politik sebagai sains dalam peta penafsiran dari para pemikirnya. Dalam hal ini, sejak 335 Sm Socrates sebagai filosof yang hidup di zaman Yunani klasik dari awal telah mengungkapkan sebuah adagium politik yakni “  Mans by nature a political animals “ artinya secara alamiah manusia itu adalah mahluk politik. Ini semakin membuktikan kepada kita bahwa hamper setiap nafas kehidupan manusia bernilai politik. Sehingga tidak ada sedikitpun aktifitas manusia lepas dari ranah politik.

Mahluk politik yang dimaksud`adalah bahwa manusia dalam politik bukan hanya sekedar pelaku akan tetapi manusia dalam konteks politik memiliki dua posisi yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Yang pertama, manusia sebagai zoon politicon, yang berarti bahwa manusia secara alamiah memiliki naluri untuk berkuasa. Kedua, manusia sebagai zoon society, yakni mengandung makna bahwa manusia berada pada posisi sebagai mahluk social yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya.

Dan lebih ekstrim lagi tafsiran ini mengandung arti bahwa manusia dalam proses politiknya tidak akan mungkin merebut kekuasaan dengan kemampuan dirinya secara individual namun namun tetap membutuhkan kekuatan orang lain yang kemudian disebut dengan social power.

Dalam dimensi tersebut politik sangatlah sulit dilepaskan dari lingkungan dimana agenda-agenda politik itu tergulirkan. Sebab dalam pemahaman yang cukup sederhana, focus dari politik adalah kekuasaan sementara locusnya adalah  Negara.

Dari dua tafsiran tersebut sehingga politik menempatkan kekuasaan dan Negara sebagai bagian yang terintegrasi dalam kehidupan politik yang realistic. Persoalannya sekarang adalah bahwa masalah politik menjadi sesuatu yang urgensi dalam frame kehidupan masyarakat ( Civil Society). Negara bagi kehidupan politik dijadikan sebagai instrument bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Sementara disisi yang lain kekuasaan menjadi orientasi dari proses politik atau tujuan politik yang ada.

Oleh sebab itu, menyelami lebih mendalam pada fase perkembangan berikutnya, politik sebagai disiplin ilmu mengalami pemaknaan yang lebih sempit dan digunakan dalam ruang lingkup terbatas. Misalnya, Jean Bodin (1530-1596) yang memperkenalkan political science dan mengarahkan keilmuan politik dalam konteks hukum.

Lalu Montesquie yang mengarahkan pada pemahaman politik pada fungsi pemerintahan yang kemudian dirangkum dalam Trias Politika, Eksekutif, legislative dan yudikativ. Sementara Nicolo Machievelli dalam artikelnya “ La Princes “ dan Thomas Hobbes yang keduanya  cendrung melihat politik semata-mata sebagai kekuasaan “ Politics is power “.

Sehingga partai politik hanya berfungsi sesaat saja yaitu sekedar mengikuti Pemilihan Umum, tidak lagi berfungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat dalam panggung politik. Memang harus disadari bahwa peran partai politik kian melorot, rekruitmen anggota yang tidak selektif, metode kaderisasi yang tidak jalan, plan program yang membias sehingga sangat sulit untuk membangun okupasi dalam kehidupan masyarakat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap peran partai politik nampak dari inkonsistensi rakyat terhadap partai politik.  Eforia politik kembali melanda wajah sistem politik Indonesia seiring dengan banyaknya jumlah partai politik yang lahir. Proses kesadaran politik rakyat justru memperlihatkan ke-acuan baik kepada partai maupun kepada slogan yang di  tawarkan.

Fenomena tersebut sulit terbantahkan mengingat partai politik berada pada posisi dilematis antara memainkan perannya sebagai representasi perwakilan politik rakyat, dengan tujuan kekuasaan yang ingin dicapainya. Sehingga partai politik berada pada kutub yang sulit. Hal inilah yang kemudian memunculkan gap social  antara partai politik dengan konstituen.

Dalam kajian perilaku politik setidaknya terdapat tiga kemungkinan tipologi pemilih. Yaitu pemilih cerdas, kritis, dan tradisional. Pemilih cerdas tentu menentukan pilihan politiknya didasakan pada figure dan karakter seseorang yang dipilihnya tanpa harus memandang ikatan cultural, emosional dan primordialisme

Sementara pemilih kritis adalah masyarakat pemilih yang lebih pro-aktif melihat dari sisi politisnya. Dalam pengertian pemilih ini mempunyai kecendrungan melakukan koreksi terhadap sikap calon yang ada, mekanisme dan produk undang-undang yang turut memback up sistem partai yang ada. Bahkan tipologi ini sangat kritis melihat fenomena politik yang ada sehingga tidak ada ruang untuk melakukan pembodohan politik dilingkungan masyarakat.

Sedangkan pemilih tradisional lebih diwarnai oleh budaya politik parochial (Parocial Culture)  yaitu budaya politik manggut-manggut. Masyarakat hanya nurut saja apa kata pemimpin tanpa harus memberikan respon sekalipun itu bertentangan dengan hati nuraninya. Kepatuhan dan kepasrahan akibat adanya intimidasi yang dilakukan demi tujuan politiknya. Pada tipologi ini pembodohan dan pembohongan kepada public sulit terhindarkan.

Sehingga memang menapaki jalan terjal demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2014 mendatang ini bukan tidak mungkin demokrasi semakin kehilangan ruhnya sebab peran partai politik yang belum maksimal didalam melakukan political education, dan para kandidat berkecendrungan melakukan show power (adau kekuatan).

Sehingga tujuan partai politik hanya membangun mobilsasi massa tetapi tidak membangun mobilitas terhadap kepentingan masyarakat sebagai penentu jalannya demokrasi. Bahkan nyaris kondisi politik Sulawesi Selatan menjelang Pilgub kian memanas, dimana perangkat-perangkat politiknya sudah dimainkan.

Sementara budaya politik Sulawesi Selatan masih sangat kental dengan Parokhialisme politik. Artinya bahwa pilihan politik itu sangat di ilhami oleh faktor ketokohan, ikatan emosional, primordialisme dan perangkat kekerabatan yang lain.

Sebab kualitas demokrasi tidaklah ditentukan tingkat kemenangan calon namun sangat di tentukan oleh kualitas pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.Mobilitas politik yang dimaksud adalah bahwa membangu kepercayaan public melalui pendidikan politik dan serta membangun kesadaran akan pentingnya menjadi waraga Negara yang baik.

Sehingga dengan begitu rakyat sebagai konstituen betul-betul ia memahami system yang ada, tahu siapa yang harus di pilih serta melalui cara-cara seperti apa. Yang pada akhirnya mobilitas yang tinggi akan membangun kesadaran berdemokrasi dalam konteks politik.

Sekalipun banyak kalangan yang ragu pada Pemilu 2014 mendatang dengan tingkat Golput yang cukup tinggi. Tapi saya kira itu adalah realitas politik yang sulit untuk dibantah. Apatah lagi ditengah heroisme parpol dan eforia pemilih akan sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi.

Sebab kualitas demokrasi sangat ditentukan prosentase pemilih, kualitas pemilih, kualitas yang akan dipilih, serta responsibility politik. Dari prasyarat tersebut diatas dengan sendirinya akan membangun kualitas demokrasi, kecerdasan pemilih, didalam rangka menuju cita-cita politik yang madani, terbuka dan egaliter dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di banyak Negara bahkan dibanyak peristiwa demokrasi tidak ada yang instan dalam proses politik, semuanya mengikuti aturan dan mekanisme politik. Amerika yang menyebut dirinya bangsa yang mencetuskan perjuangan akan hak-hak sipil dalam politik baru sekitar seratus tahun setelah merdeka barumulai menegakkan proses politiknya secara demokratis. Itu berarti bahwa persoalan demokrasi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses dan mekanisme serta stabilitas sosio-politik di tingkat masyarakat.

Pengalaman bangsa-bangsa tentu berbeda satu sama lain. Karena persoalan demokrasi adalah masalah sejagat ummat manusia (baca; Francis Fukuyama). Itu membuktikan bahwa demokrasi selalu menghadirkan nilai-nilai dalam implementasinya.

Nilai-nilai itu yang dimaksud adalah nilai humanisme, social, ekonomi, politik, etika, lingkungan, moralitas, religius serta nilai-nilai lainnya yang ada dalam struktur kehidupan masyarakat.dan Perlu dipahami bahwa nilai-nilai ini sangat menentukan  kualitas proses politik dan demokrasi yang ada.

Kualitas demokrasi pada prinsipnya sangat ditentukan oleh partisipasi politik rakyat, dan tingkat partisipasi itu sendiri berkorelasi dengan tingkat kecerdasan berpolitik rakyat, tingkat pemahaman tentang demokrasi, serta mobilitas pacsipatory rakyat terhadap hakekat pemilu itu sendiri. Keberpihakan rakyat terhadap politik adalah konsekuensi logis dari pencerdasan demokrasi rakyat.

Sebagai negara berkembang Indonesia telah melewati berbagai fase dan peristiwa politik yang ada. Mulai demokrasi terpimpin hingga memasuki demokrasi gelombang ketiga (baca ; Samuel P. Huntington). Dari sinilah lalu kemudian khasanah konsepsi demokrasi mulai di terjemahkan dalam berbagai sudut pandang.

Sehingga pada akhirnya demokrasi substansil bergeser menjadi demokrasi procedural yang nyaris juga menyisakan sekian banyak problem dari semua segmentasi kehidupan masyarakat.

Makna kebebasan dan kemerdekaan mulai dikumandangkan sejak tahun 2005 yang kemudian dikenal dengan Pilkada langsung, sebuah proses politik yang lebih demokratis di banding dengan pemilihan di parlemen. Keterwakilan dan komunikasi politik jauh lebih bermakna di bandingkan dengan proses politik di parlemen yang tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Tentu hal tersebut bisa dipahami dengan melihat struktur kekuasaan yang ada.

Persoalannya aalah bahwa ada kecendrungan dimana perhelatan politik dilakukan maka disitu ruang-ruang public tertutup sebab ruang-ruang elit terbuka dan berkecendrungan hanya dimiliki oleh siapa yang berkuasa. Sehingga jargon-jargon demokrasi Nampak tersumbat sebab ruang-ruang control social politik terhalang karena despotism politik elit. Yang seharusnya untuk memabngun demokrasi yang baik tentulah harus dibangun dari struktur kehidupan masyarakat yang terbuka (demokratis).

Banyak fakta dimana proses politik itu terjadi maka proses yang lain akan berhenti. Memang harus kita bangun kesadaran kritis kita dengan melihat fenomena politik dari waktu ke waktu, katakanlah Pemilu tahun 2004 yang lalu dana yang terpakai untuk penyelenggaran Pemilu menelan 7 Trilliun dan 2009 kurang lebih 17 Trilliun, sebuah angka yang cukup fantastis diengah krisis ekonomi, angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran, kurangnya lapangan kerja, tindak criminal, kerusakan lingkungan, tindak korupsi, dan lain sebagainya adalah realitas yang tidak terbantahkan.

Inilah yang kemudian menyebabkan Negara ini jatuh ke lubang kehancuran. Proses politik pasca Reformasi pun kini terbengkalai sebab sudah terjarah oleh kelompok elitisme yang tak berideologi.

Memang kita harus mengakui bahwa perjuangan demokrasi itu demikian mahal, membuthkan dana besar, kesabaran, partisipasi rakyat, menghadirkan lembaga-lembaga atau partai politik yang sehat, dan tersedianya politisi yang bermoral dan beretika baik aspek kompetensi maupun integritasnya. Dan proses Pemilu (pilkada) adalah ibarat sebuah pohon besar yang ber-metamorfosis dimana daun dan ranting yang sudah lama berganti menjadi daun dan ranting yang segar.

Dan bagi bangsa Indonesia kita memang harus menyadari bahwa berdemokrasi tentu tidak sangat ditentukan oleh siapa yang menag dan kalah dalam proses politik (Pilkada) namun lebih dari itu kita masih sementara belajar memaknai politik itu sebagai seni (art) yaitu seni bermain, dan lain pihak kita juga masih belajar berdemokrasi.

Eforia demokrasi bukanlah jaminan sebuah proses politik itu berkualitas, namun demokrasi dan proses politik itu berkualitas apabila semua varian yang terlibat dalam proses politik itu baik itu para kandidat maupun penelenggaran Pemilu maupun partai politik begitupun masyarakat terlibat secara aktif dalam proses political education.

Sehingga pada realitasnya ada pertanyaan yang kemudian menyeruak dipermukaan untuk siapa Pemilu itu ? proses politik yang disebut dengan Pemilu tentunya selalu ingin menyuguhkan nilai-nilai demokrasi, dimana pelibatan rakyat sebagaimana ajaran demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat dijadikan standar keberhasilan berdemokrasi. Namun faktanya justru Pemilu itu tak lebih dari Panggung Para Gladiator (Para Petarung) untuk merebut kekuasaan.

Dan secara historis-empiris, tidak ada system politik yang sempurna, bahkan sejarah pernah menyaksikan kekuasaan dan legitimasi politik pun yang kian beragam. Ada yang merebut kekuasaan dengan cara turun-temurun (kerajaan) atau yang lebih dikenal dengan Monarki, ada juga yang merebut dengan proses politik sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada seperti yang diselenggarakan oleh KPU di Indonesia, bahkan ada pula yang memperoleh kekuasaan dengan mengklaim bahwa itu adalah perintah Tuhan (Teokrasi).

Narasi tersebut memperkenalkan kepada kita bahwa demikian alot dan dinamisnya proses merebut kekuasaan. Tentunya Indonesia yang dibangun dalam kerangka kebhinnekaan, pluralism dengan struktur budaya dan social yang beragam bukanlah perkara mudah untuk membangun demokrasi dan pencerdasan politik rakyat. Tapi harus di sadari bahwa inilah tantang untuk mewujudkan perjuangan demokrasi sebagai ruang bagi rakyat untuk ber-ekspektasi.

Sebab untuk melahirkan proses politik yang berkualitas haruslah dibangun dari sebuah kesadaran ber-demokrasi, dalam pengertian kesadaran untuk menerima perbedan pendapat, sikap, prinsip, pilihan maupun ideologi. Demokrasi adalah ruang, politik adalah instrument, sementara rakyat adalah mediator, kontestan atau partai politik adalah fasilitator, sehingga kalau semua variable ini bisa di tumbuh kembangkan akan tidak tertutup kemungkinan out put dari proses politik itu akan berkualitas dan pemimpin yang dilahirkan pun akan berkualitas.

Dan sebagai perenungan dalam tulisan ini saya ingin menyambangi ruang-ruang pemikiran kita denga satu pesan, bahwa tidak ada demokrasi tanpa Pemilu (Pilkada), dan tidak ada Pemilu tanpa Partai Politik. Pemilu dan Partai Politik selalu menghadirkan hingar-bingar, gaduh, tegang, kekerasan, bahkan konflik, namun juga menyimpan harapan dan kemajuan sebuah bangsa untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Pendeknya Pemilu (Pilkada) bagaikan jembatan emas yang licin penuh jebakan, akankah para pelaku politik di negeri bisa lolos dari jebakan tersebut. ? Sebab, proses politik harus terjadi, dan pemimpin yang dilahirkan pun adalah sebuah kenyataan.

Sejatinya demokrasi yang mengajarkan tentang “humanisasi” dan HAM adalah jalan terbaik untuk membangun sebuah peradaban politik. Bukan lalu menghancurkan sendi-sendi berdemokrasi yang baik. Kita tak patut beralasan bahwa Amerika yang menganggap dirinya sebagai founding father tegaknya demokrasi, justru membutuhkan waktu seratus tahun baru mampu berdemokrasi.

Tetapi siapa yang menyangka kalau kemudian seorang professor sekelas Paul Treor, yang menulis buku dengan judul”kebohongan demokrasi di AS”. Itu memberikan gambaran bahwa negara sehebat Amerika pun mengalami fase kemunduran berdemokrasi.

Tentu dalam perspektif politik-kekuasaan (Pergeseran Kekuasaan) yang ditulis oleh Alfin Toffler, itu sangat diakibatkan beresernya sendi politik dari nuansa kerakyatan kearah “despotisme”. Dan ini sangat berbahaya dan sekaligus menghambat jalan panjang proses berdemokrasi yang baik. Sebab despotisme politik sangat berpengaruh terhadap kondisi politik yang diyakini oleh pemegang kekuasaan. Dan kalau ini terjadi,maka demokrasi hanya menjadi simbol, yang tak lebih sebagai pajangan dalam etalase politik. Ataukah karena “keterpaksaan sejarah” lalu kita ucapkan The end of Democracy. Tentu matinya demokrasi sekaligus menyiapkan penguburan kemnusiaan, sebab demokrasi selalu bersentuhan dengan kemanusiaan. ***semoga tidak terjadi***

Batavia, 03 juli 2016

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa