Data Penguna Tax Amnesty Bisa Jadi Alat KPK Ungkap Gurita Korupsi

unduhan-2Klikaktifis.com – KPK bisa gunakan data dana hasil deklarasi Tax Amnesty sebagai pintu masuk untuk mengungkap korupsi uang negara selama ini.

Sampai saat ini penguna fasilitas tax Amnesty baik secara perorangan dan badan sudah mencapai 1000 Trilyun, tentu saja ini merupakan hal yang bisa jadi pintu masuk bagi KPK dan penegak hukum lainnya untuk bisa melakukan penyelidikan awal.

Tentang asal muasal Aset para penguna fasilitas tax Amnesty baik dalam bentuk Aset dan uang cash yang dimiliki secara perorangan atau badan usaha apakah berasal dari sebuah aktivitas yang tidak merugikan negara atau tidak, ujar Arief Poyuono Ketua Umun
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) dalam keterangannya beberapa saat lalu, Rabu (21/9)

Menurut Arief, diduga banyak aset dan uang yang dideklarasi dalam mengunakan tax Amnesty secara perorangan dan badan usaha ada ketidak normalan dalam jumlah atau nilai yang dideklarasi kan jika dibandingkan dengan posisi dan aktivitas para penguna fasiitas tax Amnesty selama ini .

Diduga harta dan Aset yang dideklarasi berasal dari sebuah kegiatan yang telah merugikan negara selama ini, seperti harta kekayaan yang diperoleh dari hasil gratifikasi saat menjabat sebagai pejabat negara, hasil ilegal logging ilegal mining ilegal fishing ,hingga hasil dari penerimaan fee – fee hasil proyek yang didanai APBN dan fee Impor migas dan pangan yang selama ini tersimpan di luar negeri dan dalam negeri, ungkapnya.

“Sangat dimungkinkan juga para penguna fasilitas tax Amnesty adalah para mantan debitur debitur yang pengemplang bank bank milik negara selama ini”, tuturnya.

Kata dia, para penguna fasilitas tax Amnesty secara hukum walau sudah menebus hutang pajaknya atau mendeklarasikan/memgungkap harta dan kekayaan di kantor pajak serta kemudian membayar tebusan kewajiban membayar pajaknya lalu merasa lega karena sudah tidak dianggap akan bermasalah dengan hukum adalah salah besar.

Sebab penebusan pajak dengan Tax Amnesty tidak bisa serta merta menghilangkan unsur unsur hukuman tindak pidana korupsi jika harta dan Aset tersebut diperoleh dengan cara melanggar hukum dan merugikan negara .

Karena UU tindak pidana korupsi merupakan UU yang bersih extraordinary dan tidak tunduk pada UU Tax Amnesty

Karena itu sambung Arief, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu sangat berharap pada KPK dan penegak hukum untuk bisa melakukan investigasi terhadap para penguna fasilitas tax Amnesty terkait dengan asal muasal harta dan Aset yang dideklarasi mengunakan tax Amnesty apakah didapat secara legal atau secara ilegal dengan merugikan negara .

Hal ini penting agar kekayaan rakyat Indonesia yang katanya banyak dikorupsi ,dan disimpan diluar negeri dan dalam negeri dalam bentuk Aset dan uang cash dapat disita sehingga bisa mengatasi defisit APBN sebesar 2967 Trilyun rupiah

“KPK juga harus mengawasi dugaan adanya pratek Mafia Pajak dalam pengunaan fasilitas tax Amnesty dengan modus operandi mengecilkan nilai Aset yang dideklarasi agar lebih murah membayar pajak yang harus ditanggung”, pungkasnya. ****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa