Daeng ; Masuknya FCTC Ke UU 36/2009, Bentuk Penyelundupan Hukum Internasional Ke Regulasi Nasional 

Screenshot_2016-06-12-22-35-42-1Klikaktifis.com – FCTC, singkatan dari Framework Convention Tobacco Control adalah suatu konvensi atau treaty yaitu suatu bentuk hukum international dalam pengendalian masalah tembakau, yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (international Legally Binding instrument) bagi negara-negara yang meratifikasinya.

FCTC lahir dari organisasi kesehatan dunia (WHO) di bawah United Nation (UN). Dalam sistem hukum indonesia, ratifikasi di lakukan melalui UU ratifikasi FCTC. Pelanggaran terhadap UU menimbulkan konsekwensi hukum dan politik. Demikian di sampaikan Salamuddin Daeng, peneliti pada Kretek Coffe dalam diskusi terbatas buku putih FCTC di kawasan Tebet Jakarta, Kamis (30/6).

Menurut Daeng, baru baru ini Presiden Jokowi menyampaikan kepada media tentang bagaimana sikap Indonesia terkait dengan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Presiden Jokowi mengatakan perlu mempertimbangkan semua aspek sebelum melakukan ratifikasi, terutama dampaknya kepada petani, buruh, dan industri nasional.

Dia menjelaskan, FCTC adalah konvensi para pihak di bawah rezim kesehatan dunia World  Health Organization (WHO) yang bersifat mengikat (legally binding) bagi negara negara yang meratifikasinya.

IMG-20160701-WA0007

Isi dari konvensi ini adalah tentang pembatasan ekonomi tembakau mulai dari pertanian, industri perdagangan, konsumsi bahkan sektor keuangan tembakau dengan alasan kesehatan.

Konvensi  internasional FCTC sudah pasti akan berdampak terhadap kehidupan sekitar 10 juta orang yang hidup dalam seluruh rantai suply industri tembakau dan kretek. Lebih jauh lagi ratifikasi FCTC berarti penyerahan kedaualatan rakyat, bangsa dan negara Indonesia kepada rezim internasional, tegasnya.

Kata Daeng, masuknya FTCT ke dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan PP 109 tentang pengamanan bahan yang zat adiktif tembakau merupakan bentuk penyelundupan hukum international kedalam regulasi nasional yang bertentangan dengan konstitusi.

Pemerintah dan DPR sambung Daeng, harus kesampingkan segala kemungkinan ratifikasi FCTC. Pemerintah justru perlu laksanakan alternatif kebijakan seperti perkuat insfrastruktur pertanian, subsidi pertanian, resource pertanian dan kebijakan proteksi petani paska panen untuk kemandirian petani tembakau.

Selain itu pemerintah wajib tingkatkan kualitas SDM, akses masyarakat petani dan pekerja terhadap teknologi modern dalam rangka meningkatkan produksi dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional, pungkasnya.

Dalam diskusi hadir sebagai penelaah buku ini para aktifis senior seperti MHT, Djoko Eddy Abdurrahman, Haris Rusly, Budiman. Dari kalangan aktifis muda tampak hadir Karman BM dan sejumlah aktifis muda lainnya.****

 

 

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa