‘Chaliphate’ Anti Tesis Demokrasi ?

images (6)Ist/net

Oleh

Hanif Kristianto

(Analis Politik dan Media)

Tampaknya tiada yang bisa menghentikan perbincangan seputar ‘khilafah’. Harus diakui, diskursus khilafah telah memberikan antitesis dari keculasan dan kebohongan demokrasi. Publik Indonesia, khususnya di tahun 2017 telah leluasa mendengar dan mengucapkan khilafah.

Istilah yang awalnya asing dan terkesan remeh temeh. Dahulu pun ada yang mengira khilafah senada ‘khilafiyah’, ‘khalifah’, dan ‘khofifah’. Padahal ketiga kata itu berbeda makna dengan khilafah. Kini publik sudah kian jelas mengenal khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam. Tidak ambigu atau abu-abu lagi.

Khilafahnomenal merupakan peristiwa penting yang menghentak dan meluas di kalangan publik. Dunia maya dan nyata pun tak terlepas dari perdebatan khilafah. Semakin jelas garis pemisah, pihak pendukung dan penentang. Hal ini bisa diamati dari gagasan lontaran keduanya.

Beberapa tagline pendukung khilafah yang sering disampaikan yaitu khilafah ajaran Islam, khilafah janji Allah dan kabar gembira Rasulullah, khilafah negara warisan rasulullah, ganti sistem ganti rezim dengan khilafah, dan lainnya. Kata yang menjadi sentral pembicaraan adalah khilafah.

Adapun tagline penentang khilafah yang sering dilontarkan yaitu khilafah bertentangan dengan pancasila, khilafah utopis dan barbarian, selamatkan Indonesia dari khilafah, jika ingin mengganti negara menjadi khilafah pergi saja ke Arab atau Afghanistan, tidak ada dalil kewajiban menegakkan khilafah, dan lainnya. Kata yang menjadi sentra pembicaraan adalah nada minor khilafah.

Apa Maknanya?

Jujur, kefenomenalan khilafah di Indonesia tumbuh subur baru beberapa tahun belakangan ini. Berlepas dari pro dan kontra, khilafah menjadi bahan kajian baru dalam dunia akademik dan politik.

Sebelumnya kata ‘khilafah’ dianggap angin lalu, bahkan orang yang berteriak dan berjuang untuk khilafah dikatakan mimpi di siang bolong. Kondisi ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih perlu meningkatakan taraf berpikir kritis dan bernalar politik.

Sebaliknya, dalam percaturan politik internasional, kata Chaliphate atau khilafah sudah menjadi perbincangan lembaga think tank. Mereka pun telah memprediksi akan kembalinya imperium besar Islam dan menyiapkan langkah untuk mengaborsi dan menghadangnya. Dalam beberapa penelitian khilafah dikatakan sebagai homeland bagi umat muslim dunia.

Makna penting dari khilafahnomenal di Indonesia harus disikapi dengan benar. Jangan sampai gagal faham atau sulit faham. Karenanya ada beberapa makna yang bisa diambil:

Pertama, peneliti yang memang membenci Islam telah menggambarkan buruk khilafah. Karenanya harus ada kajian secara sistemik dan akademik perihal khilafah. Kajiannya meliputi sejarah, ideologi, dan sumber hukum Islam. publik tidak menelan mentah-mentah meski itu kajian akademik, tapi tujuannya pencitraburukan.

Kedua, pengaborsian dan pelarangan penyebaran ide khilafah akan semakin melambungkan istilah khilafah. Pasalnya khilafah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam.

sebagaimana salat dan puasa. Jika ada yang melarang melakukan rukun Islam, maka umat akan melawan demi mempertahankan izzah dan iman. Karenanya, khilafah dan Islam seperti nyawa dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan.

Ketiga, upaya pendistorsian khilafah akan semakin menunjukan kebobrokan demokrasi dan praktik politik di negeri ini. Lihat saja, demi menindak kelompok radikal dibuatlah Perppu Ormas dengan alasan kegentingan. Nyatanya semakin jelas bahwa ada pihak yang memaksakan kegentingan. Politik transaksional lebih tampak jelas dibandingkan politik rasional.

Keempat, publik Indonesia akan semakin penasaran dengan khilafah. Akhirnya akan ramai orang bertanya, googling, dan mengkaji kembali sejarah Islam secara massif. Kajian-kajian politik Islam kian diminati di tengah keredupan politik nasional yang kian tak rasional.

Kelima, publik butuh sistem alternatif dan transformatif. Jika khilafah dirasa cocok dengan kondisi kekinian, maka tak ayal khilafah menjadi pilihan. Rakyat mana yang tidak marah melihat korupsi merajalela? Begitu pula rakyat diminta terus uangnya melalui pajak.

Terkadang solusi yang diberikan pun sama sekali tidak menyentuh akar persoalan. Bagi rakyat, berdiam diri dalam kondisi penuh dengan penderitaan sama saja mati pelan-pelan. Kemarahan rakyat ini sesungguhnya menunjukan kegagalan pemerintah dalam mengurusi urusan rakyatnya.

By the way, biarkan publik bicara khilafah. Karena tiada yang bisa menghadang pembicaraan khilafah, meski yang duduk di kursi kuasa menyatakan perang.

Khilafahnomenal akan terus berlangsung beberapa tahun ke depan, sembari berlari berkejaran dengan perubahan zaman. From milenial to khilafahnomenal. Well.

*Tulisan adalah pendapat pribadi, tidak mewakili redaksi

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa