Bupati Bongkar Pabrik China Ditersangkakan. IMM : Penegakkan Hukum Di Era Jokowi Makin Jauh Dari Nawacita

download (6)
Foto : Media Sulut

Klikaktifis.com – Penutupan Pabrik Semen China di Bolaang Mongondow oleh Bupati, sudah sesuai prosedur.

Karena alasan administratif. Sampai saat ini, pabrik semen china (PT CONCH) belum mengantongi izin baik izin WIUP, IUP Eksplorasi, ataupun Izin IUP Operasi Produksi.

Dalam UU No 4 tahun 2009, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, akan dipidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak 10 M.

Begitupun jika melakukan ekpsplorasi tanpa IUP, dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta.

“Yang terjadi di BOLMONG, Perusahaan Semen China yang melanggar, sepertinya mendapat kan perlindungan yang luar biasa”, ujar Taufan Putra Revolusi Ketua Umum DPP Ikatan Mahaiswa Muhammadyah (IMM) dalam perbincangan dengan redaksi, Kamis (27/07).

Menurut Taufan, justru ketika pemkab menutup dengan alasan kuat, berpijak pada UU, Justru di proses secara hukum. Baik Bupati, ataupun masyarakat (POL PP) Yang sampai saat ini, sebagian masih di tahan di POLDA SULUT.

Perusahaan PT Conch juga membangun bangunan penunjang tanpa IMB. Pembongkaran dan penutupan Pabrik Semen china ini, sebenarnya sama dengan penggusuran yang dilakukan oleh banyak pemerintah daerah kepada rakyat kecil.

“Contohnya di Jakarta dengan alasan tak mengantongi izin. Tapi, tak ada satupun kepala daerah yang ditersangkakan karena penggusuran kepada rakyat kecil”, sebut Taufan.

Kami berkesimpulan tambah Taufan, penegakkan hukum di era Jokowi, semakin jauh dari nawacita. Hukum tak lagi berpihak kepada kebenaran, tetapi sebaliknya menjadi alat Kekuasaan, dan melanggengkan kepentingan ekonomi.

Sedang kan rakyat kecil yang tak memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi harus menjadi korban. Dimana Jokowi yang pro terhadap rakyat kecil?

Penegakkan Hukum makin kacau. masyarakat dan Bupati Bolaang Mongondow yang di jerat hukum, karena bersikap keras terhadap korporasi nakal. Adalah bukti nawacita jadi dukacita.

“Hal ini tak bisa didiamkan, jika ingin negara ini masih menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan”, pungkas putra daerah asal Bolmong ini.

Seperti di ketahui Bupati Bolaang Mongondow Ibu Yasti di tetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulut dengan tuduhan pengrusakan (baca ; pembongkaran).

Padahal di satu sisi, Bupati Yasti melaksanakan peraturan daerah bagi siapapun tanpa pandang bulu termasuk pada perusahaan semen asal China yang mendirikan bangunan tanpa izin dan IMB.

“Masyarakat agar tetap tenang, kita tidak korupsi, kita tidak mencuri hak rakyat tapi kita tegakkan aturan. Semua akan kita hadapi”, tegas Yasri yang juga mantan ketua komisi V DPR RI ini.**

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa