BEMSI Akan Kawal Mega Korupsi Pengadaan e-KTP

BEMSI Ihsan2 20170308_220743Klikaktifis.com – Akhir – akhir ini publik digegerkan dengan dugaan suap pengadaan Proyek e-KTP yang disinyalir menjadi kasus korupsi terbesar dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kasus suap pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah ini diduga dilakukan oleh beberapa oknum dari Kementerian Dalam Negeri dan Anggota DPR RI.
Kasus yang juga telah melibatkan 250 orang saksi ini disinyalir akan turut menyeret aktor – aktor politik besar di Indonesia. Demikian di sampaikan Ihsan Munawwar Koordinator Wilayah Se Jabodetabek Banten Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEMSI) dalam keterangannya beberapa saat lalu, Rabu (08/03)
Menurut Ihdan, dengan adanya tindakan yang dilakukan, pihak – pihak yang bersangkutan akan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Keterlibatan nama – nama besar dalam kasus ini dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan politik yang tentu akan berdampak negatif pada agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, sebut Ihsan.
Maka dari itu sambung Ihsan,  kami Aliansi BEM-SI wilayah Se Jabodetabek-Banten sebagai pendukung penuh agenda pemberantasan korupsi di Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut.
Pertama kata dia, Menuntut KPK agar tegas menuntaskan kasus korupsi E-KTP tanpa intervensi politik
Kedua, Mendorong KPK melakukan penyelesaian kasus korupsi di masa lampau, seperti kasus korupsi BLBI, Reklamasi Teluk Jakarta, dan lain-lain
Ketiga, Mendukung sepenuhnya upaya KPK dalam memberantas korupsi dengan adil, transparan, dan tidak tebang pilih, cetus Ihsan
“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”, pungkas Ihsan yang juga Presiden BEM KBM STEI SEBI.
Di ketahui dalam kasus korupsi e-KTP ini ketua KPK berharap dengan di sebutnya nama-nama besar ini tidak menimbulkan kegaduhan politik namun KPK siap menghadapi ‘coruptor fight back’.
Nama-nama besar itu antara lain seperti yang beredar di masyarakat lewat bocoran BAP antara lain, Setya Novanto (Ketum Golkar/Ketua DPR RI), Ahok (Gubernur DKI non aktif).
Menkumham Yasona Laoly, Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara,mantan anggota DPR Nurul Arifin, Ketua Komisi VI Teguh Juwono, mantan Menpan RB Taufik Efendi, dll.

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa