APT2PHI Dukung Pendayagunaan Sumber Daya Ekonomi Kelautan Natuna Oleh Menteri Susi

img-20160929-wa0028
Foto : ist/net

Klikaktifis.com – Rahman Sabon Nama, Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani  Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indpnesia) mengapresiasi  solusi kebangsaan perairan Natuna yang digagas Menteri Kalautan Susi Pudjiastuti.

Dia mengingatkan, agar semua pihak harus mendukung langkah kerakyatan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi dengan melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo terkait pendayagunaan sumber daya ekonomi kelautan di perairan Natuna dan ZEE untuk kepentigan keamanan dan ekonomi nasional, ujarnya dalam keterangannya beberapa saat lalu, Kamis (29/9)

Menurutnya, hal ini dilakukannya demi terwujudnya kesejahteraan rakyat khususnya nelayan. Kementerian dan lembaga terkait untuk saling kordinasi dan mendukung program Menteri KKP Susi, karena rakyat sudah cape menderita mendengar silang pendapat dan saling menyalahkan diantara pembantu presiden di umbar dipublik.

Seharusnya sekarang waktunya pemerintah untuk berbuat nyata dengan kerja keras, akhiri sudah saling gaduh karena akan merugikan citra pemerintahan Jokowi-JK dimata publik.

Menteri Susi patut kita acungkan jempol dengan ekonomi kerakyatannya akan membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di perairan Natuna, Kep. Riau. Dengan memindahkan nelayan  dan pangkalan pendaratan  nelayan di Jakarta, Pontianak, Belawan dan Batam ke Natuna tutur Menteri Susi seusai melapor Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta kemarin Selasa (27/9).

Rahman mengutip pernyataan Susi akan meningkatkan peluang Sumber Daya Ikan (SDI) yang belum dimanfaatkan sebesar 304.311 ton.

Selain itu, pangkalan sentra pendaratan ikan yang akan dipindahkan juga secara integrasi akan dibangun coold storage dengan kapasitas 200 ton hingga 3000 ton.

Oleh karena tambahnya, program ini patut didukung oleh segenap komponen bangsa, karena perkiraan saya pertumbuhan ekonomi
Indonesia kedepan akan mengalami penurunan dari target 5,2 % akibat pemotongan anggaran APBN cukup besar.

Pembangunan pelabuhan perikanan di selat Lampa,Natuna akan segera dirampungkan katanya, oleh karenanya
APT2PHI sebagai wadah perjuangan kepentingan.petani,nelayan,buruh dan pedagang pangan mendukung penuh dan menyarankan pada pemerintah agar kesejahteraan rakyat/petani dan buruh segera terwujud.

APT2PHI menyarankan, yang perlu dilakukan antara lain.

1).Perlu juga dibangun fasilitas pangkalan BBM bersubsidi untuk nelayan dan juga membangun rumah sehat huni  nelayan dan buruh untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

2).Hasil ikan tangkapan nelayan melalui pedagang kecil UKM  untuk bisa langsung di ekspor ke Luar Negeri dengan pesawat Garuda bisa kapasitas 5-1O ton untuk memangkas distribusi biaya tinggi sehingga harga jualnya bisa bersaing dengan harga ikan ekspor dari China, Thailand dan Jepang.

Kembalinya pesawat ke DN bisa membawa kebutuhan pangan setempat yang belum cukup di pasok dari Dalam Negeri seperti daging, ayam, & buahan agar terpenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau dan petani produsen lokal tidak dirugikan.

3).Untuk pengawasan dilaut baik terhadap ilegal feshing juga penyelundupan dengan  berbagai kebutuhan pangan strategis seperti beras,gula dan pupuk dari ,maka pemerintah perlu memperkuat armada patroli dan alat pendeteksi perairan Badan  Keamanan Laut BAKAMLA agar lebih efektif bekerja dan berkordinasi dalam pengendalian masalah dilaut dengan kapal patroli KKP dan TNI AL.

4).KaBIN yang baru Budi Gunawan agar bisa menjalin kordinasi intelijen maritim yang kuat guna mendukung kebijakan Menteri KKP Susi ,dalam mensuseskan  poros maritim dan mengamankan sumber daya laut ikan dan Migas atas  klaim sepihak Tiongkok atas Natuna dan ZEE nya ,dan ini merupakan salah satu ancaman keamanan yang harus dihadapi.

5).Untuk mendukung langkah Susi diharapkan Presiden dapat memerintahkan Menko Kemaritiman, Memhan dan Bappenas segera melaksanakan pembangunan infrastruktur pertahanan di Natuna baik dermaga, lapangan terbang maupun fasilitas pertahanan lain dan Mabes TNI,TNI AL dan  TNI AU dapat melaksanakan patroli udara/laut secara rutin untuk mengawal dan melindungi kapal nelayan sesuai ketentuan hak berdaulat di ZEE.

Kata Rahman, Menteri Susi bisa segera memanfaatkan WPP-RI di kawasan Natuna dengan mengerahkan kapal2 ikan yang menengah dan besar, jangan sekedar kapal nelayan sederhana berbobot 5 GT seperti yang diprogramkan untuk menangkap ikan.

“Lindungilah nelayan kita oleh KRI dan kapal Bakamla”, pungkasnya.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa