Antara Perppu Keadaan Memaksa & ‘HGB’ Memaksakan Keadaan

By :

Hamar (Habil Marati)

Anggota DPR RI 1999 – 2009

unnamed (3)

Foto : ist/net

President Jokowi sering kali terjebak dalam pusaran realita yang bertolak belakang antara ide revolusi mental dengan mental yang absolut . Jokowi menerbitkan PERPPU untuk membubarkan Ormas, tapi yang jadi sasaran adalah Ormas Islam, dan yang jadi korban adalah HTI.

Tapi pada sisi lain President Jokowi menerima kunjungan Sekjend partai komunis Vietnam di Istana Negara secara protokoler dengan standar tamu kepala Negara.

Bukan kah ada TAP MPR dan UU no 27 yang melarang Pemerintah melakukan hubungan dan bantuan serta kerja sama dengan organisasi yang diketahui berpaham Marxisme dan Komunisme?

Apakah makna revolusi mental itu hanya mempunyai nilai nilai kebenaran dan nilai nilai produktivitas hanya berlaku pada personal pencetus ide saja?

Sedangkan Kalau ada masyarakat yang mempertanyakan mana itu keadaan MEMAKSA dan Mengapa HGB terbit begitu cepat lalu apakah mereka dapat dikatankan mereka belum revolusi mental?.

Penerbitan PERPPU dan Penerbitan HGB Apakah juga sama sama dalam keadaan memaksa atau memaksakan keadaan?

Memang betul investasi membutuhkan stabilitas politik dan kepastian hukum. Akan tetapi dalam menstabilkan politik dengan cara cara memanipulatif serta mempolitisasi keadaan untuk tujuan tertentu dapat membahayakan kestabilan sosial.

Demikian juga, Indonesia sangat membutuhkan Investasi, namun Investasi yang dimaksud juga harus di bangun pada landasan landasan hukum dengan memperioritaskan keamanan Negara, keadilan sosial, serta lingkungan sosial ekonomi yang berdampak pada aspek kemanusian yang beradap.

Bicara soal investasi, Indonesia ini adalah Negara yang sangat strategis. Jumlah penduduk yang besar, kekayaan alam yang melimpah serta letak geografis yang sangat ideal untuk effisiensi Ekonomi dan keamanan kawasan dan global.

Dengan demikian untuk menarik investasi pemerintah tidak mesti harus mengorbankan keamanan dan kestabilan Negara, apalagi mengorbankan keadilan sosial serta kemanusian yang beradab, sebab Investasi pasti masuk berbondong bondong Ke Indonesia.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah bukan revolusi mental tapi mental yang berevolusi, yaitu mental yang melampaui UU, mental yang anti aturan, serta mental yang menganggap orang lain salah semua, cuma dia sendiri yang benar, atau hukum/ aturan adalah “SAYA”.

Dengan demikian kalau yang dimaksud Revolusi mental itu adalah sama dengan ” SAYA” adalah Hukum/ aturan. Maka saya lebih baik berhenti menulis.

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa