Aliansi Pemuda Desak Pemda Musi Rawas Batalkan E-Voting Pilkades

ab

Klikaktifis.com – Kantor Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Musi Rawas di geruduk masa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Desa (AP2DD) Musi Rawas.

Merupakan bagian pemuda yang tergabung dari beberapa organisasi kepemudaan (OKP) yang dikordinatori Dewan Pimpinan Wilayah Garda Muda Palapa (GMP) Sumatera Selatan dan Cabang Musi Rawas, Pemuda Mandala Trikora (PMT), dan Generasi Muda Sumatera Selatan (GEMASS).

Koordinator AP2DD Sugeng Prayoga mengatakan, suatu kebanggaan bagi masyarakat desa yang akan mengadakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala desa.

Menurutnya, ada sekitar 86 desa yang akan melaksanakan memilihan kepala desa sekabupaten Musi Rawas. Selama ini pemilihan kepala desa menggunakan system manual yang melekat pada masyarakat desa dan sudah menjadi tradisi.

“Akan tetapi dengan kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan sekaligus berimbas positif dan negatif terhadap perkembangan kehidupan demokrasi di tingkat desa”, terangnya

Kata Sugeng, adanya aturan tata cara pemilihan melalui e-Voting (electronik voting) dengan dalih lebih efisien dan praktis dalam pelaksanaan Pilkades serentak yang dilakukan pada 2016.

Tetapi kenyataan juga pemilihan kades di Musi Rawas dilaksanakan tidak serentak dengan alasan kurang alat berarti pemerintah kabupaten Musi Rawas melakukan pembohongan publik.

Sugeng menambahkan, ada beberapa permasalahan mendasar yang perlu dipertimbangkan serius dalam memilih sistem mengunakan E-voting dan manual.

Selain kondisi desa di daerah kabupaten Musi Rawas, pengadaan perangkat untuk E-voting juga harus dihitung tingkat efisiensinya, tutur Sugeng yang juga ketua umum Dewan Pimpinan Wilayah Garda Muda Palapa (GMP) Sumatera Selatan Sugeng Prayoga dalam orasinya di Musi Rawas, Kamis (8/9/2016)

Di kesempatan yang sama ketua umum Garda Muda Palapa cabang Musi Rawas Zainuri menerangkan, tidak ada jaminan kalau perangkat E-voting tidak disetting untuk calon tertentu.

Misalnya, jika nanti pemilih memilih calon nomor 1, tapi keluarnya calon nomer 2.

“Apakah dalam E-voting ini pemilih yang mencoblos secara teknis bisa langsung terlihat di layar oleh semua orang? Kan ini tidak boleh”, tegasnya.

Kata dia, padahal dalam asas pemilu harus langsung, umum, bebas dan rahasia. Berarti ini melanggar undang-undang pemilu undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemiliha umum, ungkapnya.

Zainuri menjelaskan, hasil rapat pemerintah kabupaten dengan anggota DPRD Musi Rawas menghasilkan kesepatan bahwa boleh mengadakan pemilihan kepala desa menggunakan e-voting dan secara manual semuanya sah.

Mana yang terbaik dan kesiapan masyarakat yang mengdakan pilkades, tetapi kenyataanya dilapangan pemerintah kabupaten musi rawas memaksa bahwa pilkades harus menggunakan e-voting tanpa melihat kemampuan masyarakat terlebih dahulu, cetusnya.

Kata dia, dan lebih ironis lagi pemda membuat aturan bahwa pilkades harus menggunakan e-voting dibuat surat pernyataan untuk pesyaratan calon kepala desa.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkades dengan sistem manual diharapkan agar teknisnya lebih efektif. Misalnya bilik suara ditambah dalam pelaksanaan Pilkades manual. Ini jelas lebih efektif.

Beberapa kelemahan menggunakan E-voting adalah kurangnya transparan
berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan khususnya dalam system yang melakukan autentik pemilih maupun suara yang diberikan.

“Resiko manipulasi oleh orang dalam dengan akses istimewa kesistem atau oleh petugas dari luar”, sambungnya.

Lebih lanjut kata kordinator aksi Sugeng Prayoga menceritakan, dalam pertemuan kepada kepala BPMPD dan jajarannya tidak ada solusi.

“Kami merasa kecewa dan berencana datang kembali minggu depan kepada bupati Musi Rawas langsung, sampai tuntutan kami di penuhi”, tekadnya.

Bupati dan wakil Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan dan Suwarti baru saja menjabat sekitar 7 bulan dilantik tapi programnya sudah tidak pro rakyat.

“Saya tidak  habis pikir kedepannya mau jadi apa Kabupaten Musi Rawas ini jika pemimpinya terkesan masa bodoh dengan aspirasi masyarakatnya” tandasnya.

Kami mendesak kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Musi Rawas untuk batalkan Pilkades Menggunakan e-voting dan kembalikan pilkades dengan menggunakan sistim manual, pungkasnya.****

 

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa