ACTA : KPK Harus Bongkar Peran Miryam Dalam Skandal Korupsi e-KTP

images (7)Ist/net

Klikaktifis.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mengungkap peran Miryam S Haryani dalam pusaran mega korupsi KTP Elektronik berbasis NIK yang merugikan negara Rp2,3 triliun, ujar Wakil Ketua Umum ACTA Ade Irfan dalam siaran persnya yang di terima redaksi di Jakarta, Selasa (14/11).

Menurut Ade, vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada Miryam, menjadi bukti bahwa Miryam telah melakukan kebohongan dalam kasus pengusutan megakorupsi KTP-E yang dilakukan penyidik.

Kebohongan keterangan yang telah terbukti di persidangan hari ini menjadi bukti bahwa Miryam memang menyembunyikan sesuatu atau ada orang yang dilindungi Miryam.

“Tugas KPK lah untuk segera mengungkap semuanya agar kasus megakorupsi KTP-E ini menjadi terang-benderang”, tegas Ade.

Sebagaimana diketahui, majalis hakim pimpinan Franky Tambuwun menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan kepada mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Senin 13 November 2017.

Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang tindak pidana korupsikata Franky Tambuwun saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai perbuatan Miryam tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Selain itu, Miryam tidak mau mengakui perbuatan yang didakwakan.

Hakim menilai Miryam telah dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan KTP-E.

Miryam dianggap dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Salah satunya terkait penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.

Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Meski begitu, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa menuntut Miryam 8 tahun penjara.****

Post Comment

Kawal Kedaulatan Bangsa